oleh

Pengacara Papan atas Dr Dwi Seno S.H., M.H Tergelitik Atas Tuntutan JPU Yang Hanya 10 Bulan Terhadap Terdakwa Kasus Narkoba “Anak Wakil Walikota Tangerang”

Kompas Rakyat, 09 Januari 2021

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tidak mendukung program pemberantasan NARKOBA atau Penghancur masa depan Bangsa, yang dapat menimbulkan ketagihan, ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, terlebih penghancur sistem syaraf pusat (otak) manusia. ( Dr. Dwi Seno )

Sidang pidana Pdm/pidsus/pn tng, no 431,432,433,444. Atas nama terdakwa Akmal Sohaerudin Jamil, Dede Setiawan, Syarifudin dan Muhammad Taufik

Dalam tuntutan yang di bacakan JPU Adib Fahri SH dan Gojali SH mengurai keronologis kejadian dan fakta persidangan. Kamis (7/1/2021)

Dakwaan subsidaritas para terdakwa dan Fakta dalam persidangan dari saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti surat surat pemeriksaan urine mengandung mefitamina (sabu sabu).

Terdakwa kurang sempurna akalnya urai JPU dalam tuntutanya.karna sakit unsur ini terpenuhi. Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk menguasai memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman dan tanaman.

Terdakwa tidak terpinuhi unsur pasal  127 unsur tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Barang bukti ada dalam penguasaan M Taufik. Bersetujuan akan di pergunakan bersama sama  unsur pasal 111 tidak terpenuhi.

Unsur pasal 127 penangkapan Dede Setiawan,  Penggunakan sabu sabu supaya semangat dan tidak ngantuk jelas JPU dalm tuntutanya di hadapan majelis Hakim R Suryo aji. SH MH.

Dari Sempel ada tanda tanda sisa penggunakan narkotika dalm tes urine.

Fakta dalam persidangan sisa sabu dan alat hisap di temukan di rumah Dede Setiawan unsur telah terpenuhi. Barang bukti 0,31 garam di temukan dalam dompet dan 0,51 gram total 0,82 gram. Sedangkan ganja 73 gram jelas JPU mengurai tuntutan.

Dakwaan lebih subsidar hal hal yang memberatkan bertentangan dengan program pemerintah. Yang sedang giat giatnya dalam pemberantasan narkotika. Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Terdakwa Akmal Sohaeirudin jamil, M Taufik dan Syaripudin masing masing di jatuhi hukuman 10 bulan penjara. Sedangkan Dede Setiawan selama 12 bulan penjara.

Tuntun Jaksa diatas tersebut didukung oleh Kuasa hukum terdakwa Sri Afriani SH saat diwawancara media  diluar sidang. Kami puas atas tuntutan jaksa selama 10 bulan, Sudah sesuai dengan keinginan pihak keluarga. Selama inikan pemberitaan media  ancamannya 5 sampai 6 tahun.

JPU sudah menuntut 10 bulan sesuai dengan  pasal 127  kita menarima dengan baik tuntutan itu tidak berat dan juga tidak ringan. Ujar Sri Afriani S.H

Disamping itu Kasi Pidum Dapot S.H berkomentar bahwa Tuntutan 10 bulan sudah sesuai fakta persidangan. Walaupun terdakwa belum memakai sabu – sabu tersebut tetapi sudah ada tujuan untuk memakai.

Prekusor kejahatan narkotika tidak ada.  Akmal hanya menyuruh membeli dan akan di pakai bersama – sama. dia belum pakai sabu – sabu tersebut sudah di tangkap kata kasi Pidum.

Dr.Dwi Seno S.H., MH

Pada hari Jumat  tanggal 8 Januari 2021 Wartawan Kompas Rakyat berhasil mewawancarai Pengacara papan atas Dr. Dwi Seno S.H., MH terkait tuntutan JPU tersebut.Beliau mengatakan sangat tergelitik atas tuntutan JPU itu, saya tidak habis pikir dan bertanya-tanya dalam hati mengapa demikian ? Bukankah Narkoba ini pengahancur masa depan bangsa?penghancur aset bangsa? Sehingga JPU menuntut hanya 10 bulan saja!!! Jauh lebih ringan dari tuntutan seorang  pencuri kayu,  yang hanya merugikan satu orang saja, hal ini sungguh memprihatinkan.

Jadi saya berpendapat tuntutan Jaksa tersebut sangat – sangat tidak mendidik, sangat kacau dan bukan tuntutan upaya untuk menyelamatkan bangsa kita ini, justru sangat berpotensi akan peredaran narkoba semakin membarak akibat terlalu ringannya tuntutan Jaksa itu. pengantarnya saat diwawancara

Sekarang kita lihat dan mengkaji tuntutan Jaksa, mengatakan : bahwa terdakwa ini menyuruh temannya membeli sabu -sabu untuk dipakai bersama – sama, artinya terdakwa ini bukan hanya sebagai pecandu atau pemakai saja, sama saja dia mengajak oranglain untuk melawan program pemberantasan narkoba yang merupakan musuh terbesar bangsa tercinta kita ini, itukan sangat menyedihkan dan melukai hati kita semua.

sehingga saya mengatakan pasal 127 tidak tepat di terapkan terhadap Akmal Syuhairudin Jamil (terdakwa). Harusnya Jaksa menuntut pasal 112 karena sudah memenuhi unsur, dia telah menyuruh dan menyediakan uang atau memberi  uang terhadap temannya untuk dibelikan Narkoba tersebut dengan tujuan dipakai bersama-sama, hal itulah  yang memberatkan terdakwa.

Saya bukan orang yang bernafsu yah,,,,melihat orang dihukum berat.  akan tetapi saya melihat betapa bahayanya pengaruh narkoba terhadap kita semua, itu makanya harus di berlakukan hukuman yang benar – benar tegas, dan membuat efek jera baik untuk sindikat maupun terhadap pemakai.

Pengacara necis itupun berharap sekaligus meminta, agar kasus ini menjadi perhatian kita semua tanpa kecuali termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga Mahkamah Agung (MA) melaksanakan fungsinya terhadap kasus ini,sehingga visi kita dapat tercapai yaitu menjadikan bangsa ini bangkit, hingga bangsa yang maju dan makmur, Generasi Milineal kita bebas bermartabat, sehat tanpa narkoba. Sambung Dr Dwiseno S.H., M.H pengacara papan atas itu

Ditempat berbeda Ahli Pidana Dr Anggreani putri Handayani menyampaikan pendapatnya bahwa Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dengan sengaja atau karena kelalaiannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini jelas perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan hukum pada tuntutan jaksa. Karena pada tuntutannya terdapat ketidaksesuaian dengan fakta – fakta hukum yang ada dan terbukti.

Seakan – akan  asas equality before the law (persamaan dimuka hukum), dikesampingkan karena adanya sesuatu yang melatarbelakangi tuntutan jaksa tidak sesuai dengan upaya pemberantasan Narkoba dan Psikotropika di Indonesia.  Lebih lugas & tegas advokat Achmad Cholifah  Alami SH mengomentari sebagai berikut “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bagaimana bisa JPU kota Tangerang didalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum telah menuntut 10 bulan terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba  tidak relevansi dalam hal tuntutan

Jika hal tersebut  diputuskan oleh majelis hakim yang memeriksa anak wakil wali kota Tangerang maka akan menyebabkan permasalahan ketimpangan dalam hukum dan tidak  mengikuti program Pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan Narkoba

Bahwasanya program pemerintah guna pencegehan dan pemberantas penyalahgunaan  narkotika memiliki metode khusus antara lain :

PROMOTIF, PREVENTIF,KURATIF REHABILATIF DAN REPRESIF

Agar permasalahan tidak terjadi ketimpangan dalam hukum nanti   maka mengikuti Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang di gemakan Pemerintah dan  yang paling efektif dan mendasar adalah menggunakan metode promotif dan preventif untuk pencegahan peredaran Narkotika dan Apabila bertindak dengan asas kemanusian maka   upayanya adalah kuratif serta rehabilitatif. ( W.Silitonga)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed