oleh

2 ( dua ) Ahli Hukum Pidana Profesional Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H dan Dr (c) Anggreany Haryani Putri S.H, M.H komentari Kelakuan Oknum Penyidik Bareskrim Polri Yang Diduga Melakukan Pemerasan Terhadap Notaris

Kompas Rakyat 13 januari 2021

Masyarakat hanya butuh penegak hukum yang jujur, profesional, taat hukum dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan. Bukan pemeras, bukan juga penipu.Dr Seno SH., MH

Oknum penyidik Bareskrim Polri, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH diduga melakukan pemerasan terhadap Notaris Ferri Santosa, SH, MKn. Hal ini terungkap dalam kunjungan silahturahmi sekaligus investigasi yang dilakukan Tim Cacing Tanah PPWI ke kantor notaris itu yang terletak di Jl. Raya Serang – Jakarta, Km. 10, Keserangan Pontang, Kaserangan, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten, Senin, 11 Januari 22021.

Salah satu asisten notaris dikantor Ferri Santoso menceritakan “Oknum penyidik Bareskrim Polri itu datang ke kantor kami , mereka bilang untuk melakukan pemeriksaan dan akan menyita dokumen minuta terkait kasus yang sedang disidik di Mabes Polri, yakni direktur PT. Kahayan Karyacon, Leo Handoko, dan kawan-kawan. Mereka datang sepuluh orang,” ujar asisten di kantor notaris Ferri itu yang tidak ingin namanya di mediakan.

Atas permintaan untuk menyita dokumen minuta akta notaris yang dibuat oleh Ferri Santosa, SH, MKn, pihak notaris berkeberatan dan menolak dilakukan penyitaan oleh oknum penyidik Binsan, dan kawan-kawannya. “Dia mau menyita dokumen minuta akta notaris yang dikasuskan oleh pelapor Mimihetty Layani di Mabes Polri. Ya, kami menolak. Ini dokumen negara yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Tanpa perintah pengadilan, kami tidak akan memberikannya walaupun kami ditembak mati,” imbuh sang narasumber tadi dengan nada tegas.

Selanjutnya, dia menuturkan bahwa oknum penyidik Binsan Simorangkir itu usai mengadakan kunjungan dan pemeriksaan ke kantornya, meminta uang kepada Notaris Ferri Santosa dengan alasan sebagai bantuan biaya transportasi. “Pak Ferri sampaikan ke saya bahwa penyidik Binsan Simorangkir minta uang ke dia sebagai bantuan biaya transportasi mereka. Pak Ferri kemudian transfer 10 juta rupiah ke penyidik itu,” ungkap sang narasumber yang merupakan salah satu asisten notaris di Kantor Notaris Ferri Santosa itu.

Untuk meyakinkan Team Cacing Tanah PPWI, asisten notaris ini mengulang informasi soal pemerasan yang dilakukan oknum penyidik itu bebeberapa kali. Ia bahkan dengan mimik sedih menceritakan betapa kejam dan tidak berperasaannya oknum penyidik Bareskrim Polri tersebut. “Bayangkan, biaya pembuatan akta notaris yang dipersoalkan itu, notaris hanya mendapatkan 7 juta rupiah, diminta oknum penyidik 10 juta, ya tekor kita, mengerikan!” jelas sang asisten yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di sana.

Ketika Team akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Notaris Ferri Santoso, diinformasikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang sakit. “Beliau jatuh sakit, stroke bagian badan sebelah kanan. Beliau sakit sejak pulang dari memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus kriminalisasi para direksi PT. Kahayan Karyacon itu. Dua kali beliau dipanggil penyidik,” kata sang asisten.

Sebagaimana dijelaskan secara detail oleh narasumber itu bahwa Notaris Ferri Santosa saat ini mengalami sakit yang cukup parah. Sang notaris tidak dapat berbicara, walaupun ia dapat memahami pertanyaan yang disampaikan kepadanya ketika diajak berbicara. Ferri Santosa sedang menjalani terapi untuk penyembuhan sakitnya yang dilakukan di rumahnya di Jakarta Selatan.

Dari keterangan asistennya, Ferri sangat terpukul dengan kasus yang menyeret dirinya sebagai pembuat akta notaris yang dipersoalkan oleh Mimihetty Layani, Komisaris Utama PT. Kahayan Karyacon, yang melaporkan jajaran direksi perusahaanya itu. Sebagai pejabat yang diberi tugas untuk mencatatkan setiap kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat, Ferri tidak menyangka akan tersandung masalah ini. Padahal, dalam kapasitasnya sebagai notaris, ia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik. Selama ini tidak pernah terjadi masalah.

Sebagai informasi, dari akte pertama pendirian perusahaan itu di tahun 2012 [3] hingga akte yang ke empat di tahun 2018, semuanya dilakukan di Kantor Notaris Ferri Santoso. Prosedur pembuatan akte notaris berlangsung dengan pola yang sama, yakni diurus oleh Leo Handoko sebagai salah satu direktur PT. Kahayan Karyacon atas persetujuan dan perintah Mimihetty Layani. Dalam kasus yang hakekatnya merupakan perkara perdata itu, Komisaris Utama sebagai pelapor itu hanya mempersoalkan akte terakhir yang dibuat tahun 2018 ke Mabes Polri dengan tuduhan Leo Handoko dan kawan-kawan para direktur melakukan pemalsuan dokumen.

Kasus ini sekarang sudah mulai bergulir di Pengadilan Negeri Serang yang mendudukkan Leo Handoko sebagai terdakwa. Sidang pertama telah berlangsung pada Selasa, 5 Januari 2021 lalu [4] dan akan dilanjutkan pada Selasa 12 Januari 2021

Mengetahui berita diatas Pengacara Tanah Air Dr Dwi Seno Wijanarko S.H, M.H mengatakan kepada Kompas Rakyat selasa 12 januari 2020.

Saya harus menyampaikan secara singkat kepada para penegak hukum, dalam hal ini Propam yah…. barang kali masih ada yang kurang paham atau lupa bagaimana memandang atau menyelasaikan suatu masalah … supaya tidak setengah hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap terduga oknum polri tersebut terlebih kepada masyarakat perlu jua memahami

Hal pertama mau saya sampaikan adalah, bahwa : “untuk menyelesaikan suatu masalah tidak boleh kita hanya melihat dari satu sisi saja” kita harus melihat dari beberapa sisi, supaya berimbang. Gt yah….

Nah pertama saya ingin katakan adalah Kita harus hargai dan patuhi yaitu asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah, artinya kita tidak boleh memperlakukan seseorang seperti orang bersalah sebelum ada putusan hakim. Itu yang pertama…

Lalu yang kedua adalah tujuan dari pada Asas praduga tidak bersalah ini adalah : pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut . Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir.

Akan tetapi kita jangan lupa, bahwa Hukum kita juga menganut Asas praduga bersalah ! Asas ini bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah.

Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, tegas Dwi Seno

Karena pemikiran untuk penerapan asas praduga bersalah jelas akan menjadi kebalikan dari prinsip yang dianut dalam asas Presumption of Innocence (asas praduga tidak bersalah). Itulah dasar atau pedoman terhadap penegak hukum, supaya dalam penegakan hukum itu sendiri, berimbang.

Kaitannya dengan kasus diatas tersebut, jelas… bahwa sudah ada pengakuan dari pada asisten notaris itu dan juga bukti transf, itulah nanti menjadi dasar penerapan untuk menerapkan praduga bersalah terhadap Oknum polri tersebut. Yang harus di tindak lanjuti menurut tahapan Hukum Acara Pidana yaitu Penyelidikan, Penyidikan, P21 hingga putusan pengadilan, gituloh…. ungkap pengacara necis itu saat sedang menaiki mobilnya sambil melambaikan tangannya kewartawan

Di tempat berbeda seorang pengacara handal yang sudah cukup lama berpraktik Dr (c) Anggreany Haryani Putri S.H., M.H juga mengomentari kejadian ini, menurutnya apabila penyitaan dokumen minuta akta yang ingin dilaksanakan Penyidik Bareskrim Polri tersebut atas putusan dan perintah pengadilan, sebagai warga negara yang baik tentu kita harus patuh dan menghargainya ya,… kita tidak boleh melawan atau tidak patuh terhadap putusan pengadilan apalagi putusan / atau perintah tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kelancaran persidangan yang sedang berjalan…. pengantarnya saat diwawancara media

Akan tetapi saya jadi terkejut, ketika salah satu Asisten Ferri itu, yang bekerja sudah lama dikantor tersebut mengatakan Oknum penyidik Bareskrim Polri meminta sejumlah uang untuk biaya transport mereka. Saya merasa aneh saja karena aparat kepolisian adalah penegak hukum yang secara undang-undang mereka diberikan haknya oleh Negara guna kesejahteraan hidup mereka.

Sambungnya terlebih untuk kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan sudah pasti Negara memberikan mereka uang transport sehingga tidak perlu ada permintaan ke pihak lain. Jika hal ini benar adanya saya pikir tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas, ini sangat mencoreng marwah kepolisian, bukan saja instansi Polri tetapi Negara ikut dirugikan. Seolah – olah Negara tidak sanggup membiayai transport mereka saat melaksanakan tugasnya.
Pengacara cantik itupun menegaskan bahwa Jika Tindakan oknum Polri tersebut benar adanya maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan khususnya terkait pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, karena oknum Polri tersebut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa sahabat Anda dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya atau orang lain.

Terhadap oknum Polri yang melakukan tindakan pemerasan atau penipuan tersebut dapat dikenakan sanksi pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa, bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dalam jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatanya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Tutur pengacara cantik itu sambil mengakhiri wawancaranya ke Media
Perbuatan – perbuatan seperti ini harus sangat dihindari oleh semua pihak agar marwah kepolisian sebagai penegak hukum tidak hilang (W.Silitonga)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed