Jakarta, 5 September 2025 — Kompas Rakyat
Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional dengan mengedepankan transparansi, langkah tegas, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi penyampaian aspirasi masyarakat secara damai.
Presiden menyampaikan bahwa terhadap petugas yang diduga melakukan kesalahan maupun pelanggaran, Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. “Saya sudah meminta agar pemeriksaan dilakukan dengan cepat, transparan, dan terbuka sehingga publik dapat mengikutinya,” tegas Presiden.
Terkait dinamika politik, Presiden menerima laporan dari para Ketua Umum Partai Politik bahwa per 1 September 2025 telah diambil langkah tegas berupa pencabutan keanggotaan DPR RI terhadap anggota yang menyampaikan pernyataan keliru. Selain itu, pimpinan DPR juga menyatakan komitmennya untuk mencabut sejumlah kebijakan, termasuk penyesuaian besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Pemerintah menegaskan komitmennya menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. “Aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara damai. Namun, jika terjadi tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga menimbulkan korban jiwa, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” ujar Presiden.
Kepada aparat Kepolisian dan TNI, Presiden menegaskan agar melindungi masyarakat serta menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. “Saya perintahkan untuk mengambil tindakan tegas sesuai hukum terhadap setiap aksi perusakan, penjarahan rumah warga, maupun sentra ekonomi,” imbuhnya.
Presiden juga mengajak masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai. “Kami pastikan setiap aspirasi akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Saya akan meminta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat serta mahasiswa untuk berdialog secara langsung,” jelas Presiden.
Lebih jauh, Presiden menekankan pentingnya ketenangan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. “Pemerintah bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk mereka yang paling kecil dan tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional, jangan mau diadu domba. Indonesia berada di ambang kebangkitan,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Presiden mengingatkan bahwa perusakan fasilitas umum sama saja dengan menghamburkan uang rakyat. “Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita,” tutup Presiden.
Komentar