KOTA BEKASI – KOMPAS RAKYAT
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri kegiatan peningkatan kualitas pendidikan guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, bertempat di Balai Patriot, Jumat (25/07). Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, serta diikuti oleh jajaran tenaga pendidik dari berbagai satuan pendidikan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya pembentukan karakter peserta didik sejak usia dini, melalui proses pendidikan yang menyenangkan dan tidak menekan. Ia juga menyoroti sistem penerimaan siswa baru, yang meliputi jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, agar tetap dijalankan secara kompetitif dan adil.
“Kita ajarkan sejak dini. Bermain itu harus menyenangkan, bukan menzhalimi. Jangan sampai karena tekanan sistem, anak-anak justru kehilangan semangat. Kita juga tidak ingin ada budaya ‘no viral, no justice’ di dunia pendidikan. Jika ada masalah, kita selesaikan dengan cepat dan bijak,” ujar Tri.
Menanggapi persoalan-persoalan di beberapa sekolah, seperti di SMPN 7 yang sempat menjadi perhatian publik, Wali Kota memastikan bahwa Pemkot Bekasi bersikap responsif dan tidak membiarkan persoalan pendidikan berlarut-larut. Ia juga mengingatkan para pendidik agar tetap menjaga profesionalisme dan tidak terpengaruh tekanan dari luar.
“Saya paham betul tantangan di lapangan. Guru harus mengelola kelas yang kadang sampai 44 siswa. Tapi jangan sampai semangat kita menurun. Kita berikan yang terbaik. Allah yang balas, dan doa anak-anak itulah yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan,” ucapnya.
Terkait pembiayaan pendidikan, Tri juga menekankan pentingnya transparansi dan kesadaran bersama. Ia menolak praktik-praktik yang membebani orang tua, seperti menjadikan kegiatan renang atau les sebagai beban finansial yang tidak proporsional.
“Renang jangan dijadikan tempat ‘ambil nilai’. Jangan memaksakan orang tua membayar mahal hanya untuk kegiatan yang seharusnya membentuk karakter, bukan memberatkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengingatkan agar tidak ada praktik titipan atau pungutan dalam penempatan jabatan kepala sekolah dan proses sertifikasi.
“Tidak boleh lagi ada titip jabatan, bayar jadi kepala sekolah, atau bayar sertifikasi. Ini soal integritas. Mari kita ubah kebiasaan lama dan jaga marwah pendidikan di Kota Bekasi,” tutupnya. (Red)
Komentar