Maluku – Kompas Rakyat
Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Kompas Rakyat, Kepala bagian Eksda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Imanuel Maupula S.Pd mengakui kalau sering terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana hal itu terjadi pada musim cuaca laut ekstrim setiap tahun sekali yang menimpa masyarakat terutama yang berada di daerah kepulan MBD.
Akibat kelangkaan bbm tahunan tersebut,tentunya Pemerintah Daerah sedang memikirkan langkah selanjutnya untuk mencega tidak terulangnya kembali kelangkaa n BBM seperti yang pernah dirasakan masyarakat Moa di bulan-bulan yang lalu sehingga terjadi kepanikan, padahal sebetulnya hal itu masih boleh dikatakan biasa-biasa saja, ujarnya.
Kelangkaan bbm menurut Imanuel, disebabkan stok menipis disertai jadwal pengisian BBM di pertamina yang tidak tepat waktu, dan salah satunya kendala disini berupa administrasi kapal angkut BBM milik Marthin Luter yang sementara di urus di Jakarta. Kemudian apabilah surat-surat kapal itu sudah selesai pengurusannya, maka kami jamin tidak ada lagi kendala dan berharap kedepannya tidak ada lagi masalah terkait kelangkaan BBM di MBD.
Masih ditempat yang sama, ditanya terkait BBM milik SPBU Yotowawa Kisar yang dikirim ke Moa. Apakah Pemerintah Daerah juga turut mengetahui hal ini ?, dikatakan sampai saat ini bukti pemda memberikan izin untuk perusahan SPBU Yotowawa datangkan BBM di Moa tentu tidak ada. Dan bagi saya itu adalah melanggar ketentuan, dan hal tersebut di sampaikan Kabag Eksada saat ditemui Wartawan diruang kerja (8/5 /2024).
Kehadiran BBM milik SPBU PT Yotowawa menyeberang ke moa seharusnya itu sudah melanggar dan harus diproses, dan saya telah melporkan ke PT Pertamina untuk memperhatikan masalah ini. oleh karena ijin kita dibatasi masing-masing ini bukan daerah continental tapi daerah kepulauan karena wilahyanya dikisar ingatnya.”
Saya membayangakan andaikan suatu ketika SPBU Moa mengirim BBM kekisar karena kebijakan.
saya pernah mengatakan kepihak pertamina bahawa andaikan suatu ketika BBM Moa dikirim ke-kisar tidak boleh marah dong. Oleh karena tugas kita disini adalah tugas pengawasan, seperti juga kami lakukan pengawasan di SPBU Leti,Tepa, Lurang dan lainya itu mestinya harus jalan lurus sesuai ketentuan peraturan Pertamina dan sanksi hukumnya berat tegasnya.
Diakuinya bahwa, SPBU yang ada di tiakur dan lainnya itu belum dibangun sesuai Standar Operasonal Pertamina (SOP), dimana pertamina kalau telah keluarkan ijin pembangunan SPBU selalu dilakukan pengawasan berdasarkan ketentuan dari pertamina itu sendiri, dan bukan keinginan semata pengusaha sesuka hati membangun SPBU dan aturan disitu sangat ketat ujarnya.
Diharapkan agar pertamina dapat mengeluarkan isin pembangunan SPBU agar pengusaha minyak yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) biar membangunan SPBU sekaligus diawasi oleh pertamina. Namun apabila pemberian isin pembanguan SPBU tidak kunjung pasti maka, tentu dapat merugikan pengusaha juga secara khusus masyarakat.
Terpisah,salah satu putera Maluku Barat Daya Pice Lellola menanggapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mengatakan setiap tahun mereka mengalami krisis BBM pada waktu musim barat, sehingga harga perliter bisa mencapai Rp 50.000, disini kami mengalami krisis BBM setiap tahunya antara bulan januari, feburuari berjalan. Dengan masalah ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Bahkan ia menuturkan selama ini kami hanya mendengar pemerintah pusat telah menganggarkan BBM bersubsidi, namun kami tidak pernah merasakan selama ini.
Apalagi BBM subsidi untuk Nelayan yang sudah disampaikan pemerintah pusat, malah semakin tidak jelas kehadirannya. Oleh sebab itu pihak pertamina harus bertindak tegas kepada Pengusaha SPBU agar jangan mengutamakan keuntungan perusahan semata, melainkan juga melihat masyarakat terutama kaum lemah dengan tingkat ekonomi yang pas-pasan.
Kami juga berharap agar ada satu SPBU tambahan di tiakur. karena secara penilaian kami bahwa dengan satu SPBU yang beropersi di tiakur dinilainya tidak mampu. Olehnya itu Pemerintah daerah harus mengijinkan pengusaha lain untuk membangun di kota tiakur, guna mengatasi kelangkaan BBM musiman. Pihaknya menilai sejumlah perusahan yang menggunakan jatah BBM masyarakat, dan tidak membeli BBM industri sehingga jatah untuk masyarakat menjadi kurang, dan akibat tingkat pengawasan pertamina disini sangat lemah pungkasnya.(EM)
Komentar