Kota Bekasi, 8 Januari 2026
Panitia Khusus (Pansus) 8 DPRD Kota Bekasi menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (08/01/2026).
Rapat strategis tersebut berlangsung di Ruang Aula Lantai III DPRD Kota Bekasi dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 8, Anim Imamuddin, S.E., M.M., bersama seluruh anggota Pansus 8 DPRD Kota Bekasi, yakni:
Oloan Nababan, S.E.
H. Bambang Purwanto, S.Pd.I.
Hj. Evi Mafriningsianti, S.E., M.M.
Rudy Heryansyah
Sarwin Edi Saputra
Alit Jamaludin, S.E.
Pembahasan Raperda ini turut melibatkan unsur Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bekasi, Kepala Bagian Perekonomian, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, guna memberikan pandangan teknis, yuridis, dan substansi kebijakan agar regulasi yang disusun benar-benar tepat sasaran.
Ketua Pansus 8, Anim Imamuddin, S.E., M.M., menegaskan bahwa rapat ini menjadi tahapan krusial dalam memastikan kebijakan penyertaan modal daerah disusun secara komprehensif, transparan, dan akuntabel.
“Melalui pembahasan ini, Pansus 8 berupaya memastikan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah mampu memberikan manfaat optimal bagi penguatan BUMD, sekaligus berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan perekonomian daerah. Insya Allah, Pansus 8 menargetkan Raperda ini dapat diparipurnakan pada bulan Januari,” ujarnya.
Hasil rapat pembahasan ini akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Raperda dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan pembahasan yang matang dan melibatkan lintas unsur, DPRD Kota Bekasi berharap kebijakan penyertaan modal BUMD tahun 2026 dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah serta tata kelola BUMD yang profesional dan berdaya saing. (Red)
Komentar