Garut – Kompas Rakyat
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Garut tengah menggelar konsolidasi besar-besaran. Aksi ini merupakan persiapan untuk mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dalam waktu dekat.
Ketua KSPSI Garut, Andri Hidayatuloh, mengungkapkan bahwa sedikitnya 3.500 buruh dari berbagai Pengurus Unit Kerja (PUK) federasi buruh di bawah KSPSI telah menyatakan kesiapannya turun ke jalan.
“Aksi ini adalah bentuk protes keras terhadap Pemkab Garut yang gagal melindungi buruh dari kesewenang-wenangan perusahaan. Contoh paling nyata adalah kasus PHK massal di PT Danbi. Jika pemerintah terus diam, praktik serupa akan terulang dan makin merugikan pekerja,” tegas Andri.
Hingga kini, mantan karyawan PT Danbi masih berjuang melalui jalur hukum karena hak normatif mereka tidak diberikan meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit. Menurut KSPSI, pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret untuk memberikan solusi atas masa depan pekerja yang terdampak.
Delapan Tuntutan Krusial KSPSI
Dalam aksi besar nanti, KSPSI tidak hanya menyoroti kasus PT Danbi, tetapi juga membawa delapan isu krusial ketenagakerjaan. Beberapa poin utama di antaranya:
Mendesak Pemkab Garut membentuk tim investigasi kepailitan PT Danbi.
Menuntut agar aset perusahaan diprioritaskan untuk pembayaran pesangon buruh.
Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap SKPD terkait investasi asing (PMA) untuk menghindari dugaan kelalaian maupun kolusi.
Menolak sistem outsourcing yang dinilai merampas kepastian kerja dan kesejahteraan buruh.
Menolak kebijakan upah murah yang dianggap tidak manusiawi dan jauh dari kebutuhan hidup layak.
Selain tuntutan tersebut, KSPSI juga membawa solusi konkret bagi pekerja yang terkena PHK, di antaranya: pendataan ulang tenaga kerja, pelatihan, penyaluran kerja ke industri baru, serta program pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan dan bantuan modal usaha.
Peringatan Keras untuk Pemkab Garut
Andri menegaskan bahwa aksi besar kali ini bukan sekadar gertakan, melainkan peringatan serius bagi pemerintah daerah.
“Ribuan anggota KSPSI adalah suara hati buruh yang merasa dizalimi dan diabaikan. Pemkab Garut harus segera mengambil langkah aktif, bukan defensif. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, gelombang aksi yang lebih besar bisa terjadi,” ujar Andri.
KSPSI juga menuntut Pemkab Garut segera menggelar pertemuan terbuka dengan buruh serta membentuk tim kerja bersama untuk menindaklanjuti tuntutan.
Dengan kesiapan 3.500 anggota, konsolidasi matang, dan delapan tuntutan jelas, KSPSI Garut mengirim sinyal kuat bahwa penyelesaian krisis buruh akibat kepailitan PT Danbi serta reformasi ketenagakerjaan adalah harga mati. (Red)
Komentar